Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024

Erick Tanjung Suara.Com
Rabu, 23 November 2022 | 17:06 WIB
Diusung Jadi Capres, NasDem Harus Bertangungjawab Sediakan Biaya Politik Pemenangan Anies di Pilpres 2024
Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Bacapres Anies Baswedan di acara HUT Partai NasDem. (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai Partai Nasdem harus bertangungjawab untuk terus mengusung Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

"Nasdem sudah memutuskan membawa Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 yang akan datang. Suatu keputusan yang berani, namun harus bertanggungjawab," kata Emrus Sihombing di Jakarta, Rabu (23/11/2022).

Dilansir dari Antara, Emrus mengatakan keputusan Nasdem mengusung Anies harus diwujudkan dan dipertangungjawabkan kepada rakyat Indonesia. Hal itu demi menjaga reputasi dan kredibilitas politik Nasdem di mata rakyat.

"Sekali diucapkan di ruang publik, harus diwujudkan dan dipertangungjawabkan kepada rakyat Indonesia," ujar dia.

Sebagai partai yang bertangungjawab, Emrus mengatakan wajib bagi Nasdem bekerja keras menjadikan Anies calon presiden, mempersuasi dan melobi partai lain agar memenuhi jumlah kursi di parlemen dalam mencalonkan Anies.

"Tidak boleh mundur sedikit langkah pun dengan alasan apapun," kata dia.

Selain itu, menurut Emrus Nasdem juga mutlak harus menyediakan biaya politik memenangkan Anies menjadi presiden periode 2024-2029.

"Jika Nasdem tidak mampu atau kuat mengusung Anies calon presiden, dan kemudian tidak bisa memenangkan Anies jadi presiden, maka sangat wajar publik mempertanyakan kemampuan kalkulasi politik dan pembiayaan Nasdem dalam rangka mengusung Anies," ucapnya.

Kemudian, kata Emrus jika Anies kelak jadi presiden periode 2024-2029, tentunya sangat wajar pula susunan kabinet Anies dari kader dan berdasarkan usulan Nasdem, termasuk kader Nasdem ditempatkan di posisi menteri-menteri strategis, misalnya Kementerian ESDM.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI